Jusuf Kalla dan Yusril Akui Kebenaran Bocoran Wikileaks

Jusuf Kalla dan Yusril Akui Kebenaran Bocoran Wikileaks
PostDateIconSaturday, 12 March 2011 11:32 | PostAuthorIconWritten by Jaka | PDF Print E-mail

* Lintas Berita

alt
Jakarta (SI ONLINE) - Jusuf Kalla dan Yusril Ihza Mahendra mengakui kebenaran bocoran informasi wikileaks mengenai dirinya. Bocoran dari Wikileaks diangkat oleh Philiph Dorling yang dimuat di dua Surat Kabar Harian Australia, The Age dan Sydney Morning Herald pada Jumat (11/3/2011).



Yusril melalui rilis yang dikeluarkan untuk media mengatakan bahwa ia sudah merasakan di awasi sejak lama sehingga ketika berita tersebut di rilis ia tidak merasa terkejut. "Saya sebenarnya tidaklah terlalu terkejut mendengar berita itu. Karena saya memang sudah sejak lama merasakannya," tandas Yusril, Jumat (11/3/2011). Kalaupun kegiatan memata-matai itu ada, Yusril mengaku dirinya tidak mungkin bisa melacaknya karena itu adalah pekerjaan intelijen.

Namun jika perintah SBY itu benar, lanjut Yusril, dia amat menyayangkan sikap Presiden kepada menterinya. "Kalaulah apa yang saya rasakan memang benar dan juga disebutkan dalam surat rahasia Kedubes Amerika Serikat, maka apa yang dilakukan SBY terhadap saya, dalam hal ini yang dilakukan presiden terhadap seorang menterinya, maka patut disesalkan," ungkap Yusril lagi.

Yusril juga menjelaskan bahwa saat itu kepergiannya ke Singapura bertemu dengan pengusaha China bukanlah untuk membicarakan sesuatu yang rahasia.

Dalam pemberitaan yang memuat judul "Yudhoyono Abused Power" tersebut dituturkan bahwa Yudhoyono telah memerintahkan kepala BIN yang saat itu dipimpin oleh Syamsir Siregar untuk memata-matai Yusril dalam perjalanan ke Singapura menemui pengusaha dari China.

Senada dengan Yusril, Jusuf Kalla juga dengan gamblang mengakui kebenaran berita yang dilansir dua koran Australia, The Age dan Sidney Morning Herald tersebut. Dua koran itu menyebut Kalla menyebar uang saat terpilih sebagai Ketua Partai Golongan Karya pada Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali pada 2004. Berita itu bersumber dari dokumen WikiLeaks yang mengutip laporan kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ke Washington.

Menurut Kalla, jumlahnya sekitar 2-3 miliar rupiah dan uang itu digunakan untuk membayar tiket pesawat pengurus Golkar dari pusat dan daerah. Ia memperkirakan ada tiga ribu orang yang dibayari tiketnya. Kalla juga mengaku membayar hotel tempat berlangsungnya Musyawarah Nasional Golkar itu.

Menurut Kalla sudah menjadi kebiasaan calon ketua yang terpilih Partai Golkar untuk membayari tiket pesawat dan hotel. “Hampir semua partai juga begitu,” ujarnya. “Itu bukan rahasia lagi.” Namun Kalla mengaku uang itu berasal dari kantongnya sendiri. “Jadi bukan korupsi,” tuturnya.

The Age edisi Jumat 11 Maret 2011 menyebutkan, Kedubes AS melaporkan Jusuf Kalla membayar suap besar untuk memenangkan kepemimpinan Golkar, salah satu partai terbesar di Indonesia saat Munas Partai Golkar, Desember 2004. Disebutkan disitu, Kalla mengeluarkan uang jutaan dollar untuk mendapatkan akses mengontrol Partai Golkar.

"Sumber yang dekat dengan kandidat utama, tim Kalla menawarkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Rp 200 juta (lebih dari US$ 22.000) kepada pemilihnya," mengutip The Age.

Diplomat Amerika, seperti dikutip WikiLeaks dan dilansir The Age, menyebut 243 suara diperlukan untuk mendapatkan suara mayoritas sehingga calon ketua umum Golkar harus merogoh US $ 6 juta. Bahkan juga disebut, Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR waktu itu, ikut mengalokasikan Rp 50 miliar lebih di even itu.

Sampai saat ini sikap resmi pemerintah Indonesia adalah membantah dan meminta klarifikasi terhadap Kedutaan Besar AS atas bocornya dokumen yang bersumber dari surat menyurat mereka tersebut. Melalui Menlu dan Jubir Istana, Indonesia melakukan protes dan meminta agar Pemerintah AS mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hal ini. Hingga berita ini diturunkan , belum ada pernyataan resmi dari Presiden Yudhoyono terkait hal tersebut selain dari pembantu, orang dekat maupun mesin politiknya Partai Demokrat yang mengeluarkan bantahan.